Pukul 21.20 WIB, jagad twitterland Indonesia seketika heboh. Pasalnya, akun resmi dinas sosial Pemprov DKI membagikan status yang tak lazim.
Begini cuitannya, “Prabowo-Nomor Urut 1, Anis Matta: Allah Itu Ganjil dan Mencintai yang Ganjil“.
Menanggapi cuitan tersebut, warganet pun beramai-ramai berkomentar.
Tak sedikit yang menghujat, tidak sedikit pula yang menertawakan. Tapi juga tak sedikit yang mendukung.
Atas viralnya status tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemprov DKI, Miftahul Huda pun merilis pernyataan kalau akun tersebut diretas.
“Dinas Sosial DKI Jakarta mengklarifikasi terkait tautan berita yang dibagikan di akun twitter resminya. Munculnya tautan berita itu karena akun twitter resmi @DinsosDKI1 telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/9/2018).
Tidak Mungkin Diretas, Ini Sejumlah Alasannya
Boleh saja Miftahul Huda merilis klarifikasi kalau status tersebut merupakan hasil retasan pihak tak bertanggung jawab.
Namun, alasan-alasan berikut akan membuat klarifikasi Miftahul Huda bisa kubilang ngibul.
1. Akun tersebut akun centang biru (akun terverifikasi). Kalau misal diretas, maka peretasnya harus meretas juga e-mail dan no HP yang terdaftar dalam akun tersebut.
2. Bila berhasil diretas, untuk tetap jadi centang biru, maka peretas saat ganti password, ganti email dan ganti no HP, akun verified harus melewati langkah autentikasi 2 faktor.
Untuk bisa diambil alih, maka peretas perlu siapkan dokumen-dokumen asli yang disertakan pada saat dulu akun tersebut mengajukan permohonan centang biru. Pertanyaan saya, apakah mungkin?
Kalau memang mungkin, Miftahul Huda perlu telusuri, siapa anak buahnya yang berikan akses pada dokumen-dokumen tersebut untuk dipakai meretas akun twitter dinas yang dikepalainya.
Ngibul banget, ah!
Kalau Tak Diretas, Terus Kenapa Bisa Bagikan Status Tak Lazim?
Saya menolak akun tersebut diretas dengan sejumlah pendasaran logis di atas.
Yang paling masuk di akal menurutku adalah admin akun Dinsos Pemprov DKI pegang sejumlah akun di device yang sama, mungkin termasuk akun pribadi.
Pada saat menulis status tersebut, yang bersangkutan lupa switch akun (beralih) dari akun Dinsos ke akun lain yang login di device yang sama.
Jadi, ini tuh cuma human error. Siapapun bisa keliru seperti itu. Munafik kalau menghujat kekeliruan seseorang sebab kita semua manusia bisa sewaktu-waktu keliru, tidak cuma admin akun tersebut.
Lalu ada yang mempersoalkan tentang yang bersangkutan yang bisa saja seorang PNS. Katanya PNS/ASN sama seperti TNI dan Polri harus netral dalam kontestasi politik.
Saya ingin menanggapi sedikit terkait komentar sejenis lainnya terkait ASN/TNI/Polri di kesempatan ini.
Hemat saya, komentar seperti itu merupakan reaksi yang berlebihan. Ingat bahwa, pada status tersebut dia sama sekali tidak menyatakan dukungan pada siapapun.
Lagipula, kalaupun berisi narasi dukungan pada salah satu paslon, toh itu belum masa kampanye. Kampanye baru resmi dimulai hari ini, Minggu, 23/09/2018, ‘kan?
Saya amati, banyak orang yang keliru memahami soal netralitas aparat negara yang sipil pun militer juga Polri.
Begini, meski mereka itu aparatur negara, mereka juga merupakan warga negara, punya hak berpendapat tentang idealitas sosok seorang pemimpin juga tentang pandangan politik.
Yang dilarang karena memang tak etis ‘kan kalau menyatakan dukungan pada salah satu peserta kontestasi pada masa kampanye. Di luar masa itu, aparat negara adalah warga negara sama seperti lainnya.
Hal dilarang lainnya adalah berpolitik praktis dengan terjun menjadi anggota partai politik tertentu atau anggota timses seorang calon yang berkompetisi politik pada masa kampanye.
Maka, di luar itu semua, janganlah dikekang pemikirannya tentang negara sejauh tidak bertentangan dengan konsensus negara yang diusung dan jadikan dasar negara.
Artinya, sejauh masih sejalan dengan nafas Pancasila dan amanat UUD ’45, harusnya tak jadi soal. Dia warga negara kok.
Akun Resmi Milik Instansi Pemerintah Bolehkah Bagikan Status Berbau Politik?
Sekarang, lihat! Status tersebut tidak melanggar pasal apapun.
1. Saat dia menuliskan itu, belum masa kampanye.
2. Dia menuliskan status dengan quote berita media tentang pilpres 2014.
Jadi, sebetulnya tak ada masalah. Dia cuma keliru menulis status seperti itu di akun resmi milik instansi resmi pemerintah.
Jadi, ini tuh cuma masalah etika, tata krama menggunakan akun dinas tertentu. Just a human error, no more else. Tak usah direaksi lebay harusnya.
