Oleh: Gatot Swandito
“… Overruled by a government official “more senior” than Coordinating Minister for the Economy/Finance Minister Sri Mulyani Indrawati…,” tulis Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia dalam berita kawat yang dikirimnya pada 13 November 2008.
Berita kawat atau telegram dilayangkan dengan subjek “THE BAKRIE GROUP: BUMI SHARE PRICE PLUNGES AS TRADING RESUMES”. itu dikirim oleh Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia di Jakarta ke beberapa institusi penting di AS, di antaranya Central Intelligence Agency (CIA), Department of Commerce, Department of Energy, Department of the Treasury, dan National Security Council.
Dikirimnya informasi berlabel “SENSITIVE” tersebut bukan saja menunjukkan adanya perhatian AS pada gonjang-ganjing saham PT Bumi Resources Tbk, tetapi juga mengungkapkan adanya sosok “more senior” yang sanggup mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang kala itu dikomandoi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Telegram Kedubes AS yang bocor itu diawali dengan ringkasan. “On November 6, trading resumed in shares of Bakrie Group-owned PT Bumi Resources (“Bumi”), suspended since October 7.”
Kemudian dilanjutkan dengan “The share price immediately fell nearly 10% until automatic trading limits kicked in and trading was suspended for the day. Bumi shares met the same fate on the next five trading days, with the share price falling from IDR 2175 to IDR 1180.
Terkait persoalan penangguhan perdagangan saham PT Bumi ini, dalam laporannya, Kedubes AS untuk Indonesia juga menyinggung tentang adanya perselisihan atau perdebatan di dalam pemerintahan SBY.
Pencabutan penangguhan tersebut dilaksanakan setelah Presiden SBY bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada pertemuan yang berlangsung pada 6 November 2008 itu dikabarkan Sri Mulyani Indrawati keukueh melanjutkan penangguhan terhadap saham PT Bumi.
Kedubes AS melaporkan, “the delayed resumption of trading in Bumi shares alleged that IDX management had been overruled by a government official “more senior” than Coordinating Minister for the Economy/Finance Minister Sri Mulyani Indrawati.”
Dicabutnya penangguhan itu menunjukkan pemerintah yang berusaha mempertahankan nilai aset grup Bakrie sudah tidak sanggup lagi menghadapi tekanan dari regulator dan investor.
“Trading resumption as a win for financial regulators against interested politicians,” tulis telegram tersebut.
Lantaran itu, masih menurut kawat Kedubes AS, Sri Mulyani mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri keuangan.
Siapa pejabat pemerintah yang “more senior” atau lebih senior dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dimaksud dalam berita kawat yang dibocorkan WikiLeaks tersebut?
Lantas, pertanyaan berikutnya, seberapa kuat pengaruh pejabat “more senior” ini dalam pemerintahan SBY sampai bisa membuat Sri Mulyani mengajukan pengunduran dirinya.
Bakrie Vs Sri Mulyani
Bumi Resources Minerals Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor mineral. Perusahaan yang beroperasi di Kalimantan ini merupakan satu dari sejumlah perusahaan yang dimiliki Grup Bakrie. Sedangkan, mayoritas saham grup ini dimiliki oleh keluarga Bakrie, salah satunya Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical.
Pada 2005, SBY menunjuk Ical untuk menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. Ical memegang jabatan ini sampai 2 hari setelah periode pertama SBY berakhir pada 20 Oktober 2009.
Sekitar 8 bulan kemudian Ical yang saat itu mengetuai Partai Golkar diangkat sebagai ketua harian sekretariat bersama partai-partai anggota koalisi pemerintahan. SBY sendiri duduk sebagai ketuanya.
Menariknya, susunan sekretariat bersama partai-partai anggota koalisi pemerintahan itu diumumkan hanya berselang dua hari setelah Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai menteri keuangan pada 5 Mei 2010.
“Kemenangan saya definisikan karena berhasil tidak didikte,” kata Sri Mulyani
Pernyataan tersebut diucapkan Sri saat beramah-tamah di gedung Maramis II di kompleks kantor Menko Perekonomian bersama pejabat Eselon I dan II usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada 20 Mei 2010 seperti yang dikutip Kompas.com
Dari waktunya, pengunduran diri Sri Mulyani pada 2010 tidak ada hubungannya dengan ancaman pengunduran dirinya setelah gagal meyakinkan SBY soal penundaan perdagangan saham PT Bumi pada 2008.
Tetapi, ada kemungkinan pengunduran diri itu dilakukan Sri Mulyani lantaran pembentukan sekretariat bersama partai-partai anggota koalisi pemerintahan yang menempatkan Ical selaku ketua harian.
Dalam sebuah acara Peluncuran Laporan Survei Keterbukaan Anggaran 2015 di Washington, Amerika Serikat, yang dihelat pada 11 September 2015, mengungkapkan adanya elite dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau membuka diri untuk pengawasan dari warga dan badan pengawasan.
“Sebagai mantan menteri keuangan saya dapat memberitahu Anda bahwa membuat anggaran lebih transparan mungkin hal yang benar untuk dilakukan, tetapi ia datang dengan tantangan, termasuk pushback dari elite dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau membuka diri untuk pengawasan dari warga dan badan pengawasan,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip CNNIndonesia.com
Sayangnya, seperti sebelumnya, Sri Mulyani tidak merinci elit dan kelompok-kelompok lain yang dimaksud dalam pidatonya.
Namun demikian, sudah bisa diduga kuat, bahkan bisa dipastikan bila sosok “more senior” yang dimaksud dalam laporan Kedubes AS adalah elit yang memiliki kepentingan pada nilai saham PT Bumi.
Skandal Jiwasraya: “EpicBbattle of Capital Market Integrity and Independence” versus The “Financially Sophisticated and Politically Connected”
“Saya juga mengecek kebenaran data ini saat bertemu para direksi Jiwasraya yang menjadi tersangka. Jawabannya benar bahwa Jiwasraya banyak membeli/bertransaksi saham-saham Grup Bakrie, terutama sebelum 2008,” tulis Benny Tjokrosaputro pada selembar kertas.
Tersangka kasus korupsi Jiwasraya yang kerap disapa Bentjok itu tidak mencantumkan tanggal pada tulisannya, namun, tulisan Direktur Utama PT Hanson International Tbk yang diberi judul “Fakta Berita” ini diberitakan sejumlah media pada 30 Juni 2020.
Lewat tulisan tangannya, Bentjok juga mengatakan bahwa Jiwasraya banyak memegang saham Grup Bakrie dan diperoleh dengan harga jauh lebih tinggi. Bentjok mengetahui hal tersebut saat dirinya diperiksa Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika itu, katanya, para penyidik membuka data isi investasi saham Jiwasraya.
Tulisan tangan Bentjok tersebut diamini oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono, Menurut Ali, Jiwasraya memiliki saham Grup Bakrie senilai Rp 1,7 triliun. Namun, masih menurut Ali, per tanggal 17 Maret 2020 anjlok menjadi Rp 973,7 miliar.
Sekalipun demikian, kepada pihak Grup Bakrie belum ada penetapan status hukum seperti penikmat duit Jiwasraya lainnya.
Belum ditetapkannya status hukum kepada pihak Bakrie ini lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga melokalisir kerugian Jiwasraya. Dalam kurun waktu 2010-2019, BPK setidak-tidaknya sudah dua kali melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan pada 2016. Selanjutnya pada 2018 BPK melakukan Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan).
Padahal, Jiwasraya sudah mengalami persoalan dengan “dompetnya” sejak 2004. Dan antara 2008-2009, defisit semakin lebar yaitu berturut-turut Rp 5,7 triliun di 2008 dan Rp 6,3 triliun. Dan pada seputaran tahun-tahun itu, Jiwasraya membenamkan duitnya pada perusahaan Bakrie Group.
Dalam menelisik transaksi saham yang melibatkan sejumlah perusahaan di grup Bakrie. Menurut Majalah Tempo edisi 7 Maret 2020, sembilan anggota BPK yang menangani kasus Jiwasraya terbelah.
Keterbelahan tersebut mengingatkan kembali pada salah satu kalimat pada kawat yang dikirim oleh Kedubes AS pada 2008: “epic battle of capital market integrity and independence” versus the “financially sophisticated, politically connected.”
Lantaran skandal Jiwasraya juga menyangkut kelompok usaha milik Bakrie, muncul pertanyaan, apakah sosok “more senior”yang pada 2008 berhasil golkan kepentingannya dalam pencabutan penangguhan perdagangan saham PT Bumi kembali ikut cawe-cawe dalam kasus Jiwasraya?
Pertanyaan di atas pastinya tidak akan terjawab. Publik pun hanya bisa menebak-nebak tanpa bisa menemukan jawaban yang pasti.(*)
_______
Catatan Redaksi: Tulisan ini disalin utuh dari sumbernya di Kompasiana.com
