Publik segera mendapat jawaban setelahnya. Rupanya Ratas tersebut adalah mematangkan rencana pemindahan ibu kota RI.
Adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang tampil ke muka publik guna menyampaikan lebih detail kepada awak media mengenai rencana itu sehari setelahnya yakni pada Selasa (30/4/2019). Dalam kesempatan jumpa pers terbut, Bambang membeberkan sejumlah alasan sehingga ibu kota perlu diwacanakan untuk dipindahkan. Berikut adalah sejumlah alasan yang dia kemukakan:
- Mengurangi beban Jabotabek
- Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur
- Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris
- Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila
- Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif
- Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.
Menarik untuk dicermati bahwa segera setelah isu tersebut ramai diperbincangkan publik, sebagian orang lantas dengan nyinyir mengemukakan pendapatnya. Salah satunya adalah kecurigaan bahwa rencana pemindahan ibu kota hanyalah akal-akalan dari Joko Widodo selaku presiden agar kelak dikenal sebagai tokoh paling berjasa dalam pemindahan ibu kota negara. Yang lain lagi berkata, itu tidak lain demi meredam isu kecurangan pemilu yang baru saja seminggu digelar.
Benarkah Rencana Pemindahan Ibukota adalah Demi Hasrat Jokowi Semata?
Setiap kebijakan publik, bisa dipastikan akan selalu menuai pro dan kontra. Demikian pula dengan isu pemindahan ibu kota. Namun apabila rencana tersebut dituduh sebagai demi hasrat Jokowi semata, tentu tak punya alasan yang cukup.
Sebab, seperti kata Wapres Jusuf Kalla, “Jadi cita-cita ke depan, Jakarta ini bagaimana menjadi kota dagang yang fokus seperti New York,” ucapnya, Selasa (30/4/2019) kepada wartawan yang menanyainya.
“Jadi, nanti akan terjadi cita-cita ke depan, ada Washington jadi ibu kota yang lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis serta kegiatan lain,” sambungnya kala itu.
Jadi, secara ringkas bisa dikatakan bahwa ibu kota patut dipindahkan agar penataannya selaku ibu kota negara bisa lebih diarahkan dengan cermat dengan mengindahkan unsur kepentingan layaknya sebuah ibu kota negara seperti Washington, DC di Amerika sana.
Namun secara prinsip, Jakarta memang sudah tidak kondusif lagi menjadi ibukota negara. Kota ini sudah dicemari oleh bisingnya kegiatan bisnis, pendidikan dan lain-lain yang membuat kegiatan pemerintahan jadi terganggu semisal akibat kemacetan di jalan raya, dll. Beda ceritanya kalau misal sebuah kota memang dikhususkan untuk jadi pusat pengendalian pemerintahan semata-mata; agenda-agenda pemerintahan bisa lebih fokus dan jernih dalam mengendalikan roda pemerintahan.
Jadi, Ini demi Apa?
Jakarta dalam rancangan ke depan akan tetap dipertahankan sebagai pusat kendali bisnis. BI dan BKPM misalnya, tetap akan dipertahankan lokasinya di Jakarta. Ini tentunya diharapkan supaya agenda bisnis mendapat ruang yang leluasa akibat berkurangnya penduduk Jakarta. Sedang sebagai tempat menempuh pendidikan, Jakarta juga jadi relatif lebih lapang.
Dengan demikian, pemindahan ibu kota justru harus ditanggapi secara positif, didukung dengan penuh rasa syukur sebab dampak pemindahan ibukota negara bakal dirasakan lebih banyak manfaatnya. Jadi, ini tidak benar kalau dibilang sebagai demi memenuhi hasrat kepentingan pribadi seorang Joko Widodo. Yang benar adalah justru Joko Widodo punya hati untuk bangsanya makanya perlu merencanakan sebuah #IbuKotaBaru yang lebih tertata dan fokus.(*)
