Johnny Plate harus mengatur strategi agar penguasaan orbit yang selama ini dipakai satelit Kemenhan (Satkomhan), yaitu slot orbit 123 bujur timur tetap dapat dikelola Indonesia walaupun kasus satelit tersebut sekarang meledak dan diduga ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum sehingga merugikan negara ratusan milyar rupiah.
Kasus ini pertama kali diketahui oleh Mahfud MD yang baru diangkat menjadi Menkopolhukam karena beliau mengetahui ada panggilan pengadilan arbitrase di Singapura sebagai buntut tuntutan dari Navayo, salah satu perusahaan kontraktor satelit Kemenhan
Kasus ini bermula pada 19 Januari 2015 saat Satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Hal ini membuat terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.
Merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu. Jika tak dipenuhi maka slot dapat digunakan negara lain.
Di Indonesia, slot ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun Kementerian Pertahanan kemudian meminta hak pengelolaan ini dengan alasan pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).
Dalam Prakteknya Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat tanpa adanya ketersediaan anggaran.
Ditengarai kontrak yang ditanda-tangani untuk mengelola slot orbit 123 bujur timur dari 2015 sampai sekarang tersebut telah terjadi penyalah-gunaan wewenang.
Mahfud MD telah meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan memang ditemukan banyak kejanggalan yang terjadi di sekitar proyek satelit Kemenhan ini.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa juga sudah menyatakan dukungannya agar kasus ini dibawa ke ranah hukum dan tidak mengistimewakan siapapun.
Kejaksaan Agung akan menjadi pimpinan dalam penyelidikan kasus koneksitas ini.
Dalam perjalanan pengusutan kasus ini yang pastinya memerlukan waktu yang tidak sebentar, Johnny Plate dan tim Kemenkominfo harus bersiasat agar slot orbit 123 bujur timur tetap dalam penguasaan Indonesia.
Sebagaimana diketahui, slot orbit tersebut telah dikembalikan oleh Kemenhan kepada Kemenkominfo pada tahun 2018 dan kemudian Kemenkominfo memberikannya kepada PT DNK, sebuah perusahaan swasta untuk mengisi slot orbit tersebut dengan satelit umum (bukan untuk kepentingan Kemenhan).
Dari pertemuan World Radiocommunication di Mesir pada 2019, slot orbit tersebut akan tetap dimiliki Indonesia sampai November 2024.
Saat ini Kejaksaan Agung sedang memeriksa dua pimpinan PT DNK yaitu AW selaku Presiden Direktur dan SW selaku Direktur sekaligus tim ahli Kementrian Pertahanan.
Kalau pimpinan perusahaannya saja sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung karena dugaan korupsi berkaitan dengan pengelolaan slot orbit 123 BT, apakah mungkin PT DNK bisa mengisi slot satelit di orbit tersebut.
Sepertinya Pak Johnny Plate dan tim Kemenkominfo harus memikirkan opsi yang lain agar pengelolaan slot orbit tersebut tetap dapat dipegang Indonesia
Pemeriksaan yang menyeluruh terhadap kasus satelit Kemenhan yang terjadi tahun 2015 ketika Menhan dijabat oleh Ryamizard Ryacudu, harus tetap didorong untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Disisi lain, Bpk Johnny Plate dan tim juga harus berinovasi, mengantisipasi kemungkinan tidak mampunya PT DNK untuk mengisi slot satelit, sebelum jatuh tempo habisnya masa pengelolaan slot orbit pada 1 November 2024.
Ini tentunya bukan hal mudah karena penyiapan sebuah satelit membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa bertahun-tahun.
Dengan catatan prestasi kerja yang cukup moncer, termasuk bagaimana menyiapkan satelit internet pertama (Satria 1) yang akan diluncurkan pada November 2023 nanti, saya meyakini Pak Johnny Plate akan dapat memutuskan yang terbaik untuk Indonesia tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional.
Di jaman digital seperti saat ini, yang salah satu puncak pencapaiannya adalah menggunakan satelit untuk membuat komunikasi menjadi lebih baik, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia, penguasaan slot orbit adalah hal yang sangat penting karena seluruh dunia juga berkepentingan untuk mengorbitkan satelitnya.
Andai pengelolaan slot orbit 123 BT, terpaksa harus lepas dari Indonesia, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian bagi Indonesia.
Semoga Bpk. Johnny Plate dan timnya dapat menemukan solusi untuk pengisian orbit yang masih dalam pengelolaan Indonesia.
Salam Narasikita, Sis Duwur.
Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-5904287/kasus-satelit-kemhan-kejagung-geledah-apartemen-dirut-kantor-dnk
https://news.detik.com/berita/d-5902494/panglima-tni-buka-suara-soal-kasus-satelit-kemhan-2015
https://bisnis.tempo.co/read/1550516/mahfud-md-minta-bpkp-audit-tujuan-tertentu-kasus-satelit-kemenhan?page_num=2
https://news.detik.com/berita/d-5904181/dirut-presdir-pt-dnk-diperiksa-terkait-kasus-dugaan-korupsi-satelit-kemhan
