Perhelatan politik nasional 5 tahunan pada 2024 mendatang kini mulai digencarkan pelaksanaannya. Berbagai elemen politik pun menggeliat. Tak ketinggalan pula agenda serangan antarkompetitor peserta pemilu.
Di antaranya tentu saja percaturan antarparpol peserta pemilu. Maka jangan heran apabila kini tertayang di ruang publik perwujudan dari hitung-hitungan politik di tingkat parpol.
Satu contoh misalnya parpol koalisi di pemerintah bisa menyeberang menjadi pendukung capres yang berbeda dengan poros utama koaliasi seperti yang ditunjukkan oleh Nasdem. Parpol ini memilih mengusung Anies Baswedan sebagai Capresnya untuk 2024 ketimbang menantikan capres yang akan diusung PDIP selaku poros utama koalisi pemerintahan.
Di situasi ini, Presiden Jokowi pun sadar kalau dirinya tak bisa mengekang keinginan parpol untuk mengusung calon tertentu mengingat era saat ini memang mengedepankan demokrasi. Namun, tak bisa dipungkiri akan ada saling jegal menjegal di antara partai politik.
Pengusungan Anies sebagai calon presiden oleh Nasdem konon membuat panas parpol banteng hingga santer terdengar adanya kasus yang diungkap dengan tujuan menyudutkan menteri dari Nasdem. Kejagung yang sering disebut proxy salah satu parpol kini tengah mengusut proyek korupsi BTS dan disebut tengah menarget petinggi Nasdem yang duduk di kominfo. Tak hanya blogger dan pegiat medsos yang mempertanyakan getolnya Kejagung membidik orang nomer 1 di kominfo tersebut, bahkan pengamat politik juga mengendus kecurigaan ini.
Seperti diketahui saat ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate tengah terserat kasus dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022. Johnny Plate turut menjadi saksi yang diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.
Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah penyidikan kasus BTS ini hampir berbarengan soal dugaan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang semakin merenggang. Salah satu pemicunya adalah pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Nasdem.
Belakangan ini santer terdengar Jokowi sudah menyiapkan pengganti Menkominfo di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Informasi yang diterima Suara.com dari lingkaran Istana Negara, ada dua nama yang menjadi kandidat pengganti Menkominfo, yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki sebagai Ad Interim Menkominfo, temuan bakal calon tersebut sebagai rujukan jika nantinya Johnny Plate dijadikan tersangka.
Di balik isu pergantian Menkominfo, Pengamat komunikasi politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut langkah yang diambil Jokowi untuk membersihkan Kominfo dari tindakan dugaan korupsi sudah tepat, meskipun tak bisa dipungkiri terdapat unsur politiknya.
Dedi menyebut kalau isu reshuffle sarat kepentingan politik, apalagi momentumnya berdekatan dengan pilpres mendatang. Dedi juga mengingatkan jangan sampai momentum pencopotan dari Menkominfo yan bersaman dengan deklarasi Nasdem ke Anies, menjadi bumerang bagi Jokowi. Alih-alih mendapatkan apresiasi dari publik, Presiden justru dianggap menyerang Nasdem.
Dedi berujar bahwa jangan sampai pengusutan kasus korupsi BTS ini nanti kemudian ini membiaskan publik. Artinya kriminalitas yang terjadi di Kominfo itu nanti dipropagandakan sebagai serangan penguasa terhadap Nasdem, karena faktor deklarasi Anies. Menurutnya hal ini justru jadi tidak produktif.
Oleh karena itu, pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 harusnya tidak berhenti hanya di internal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengingat proyek tersebut juga turut dikerjakan BUMN lainnya.
Dedi menegaskan kalau ingin<span;> sungguh-sungguh memberantas korupsi dalam kasus BTS, Kominfo tidak bisa dijadikan tersangka secara perorangan. Nantinya pasti akan melebar, karena pekerjaan mereka koordinasi dengan yang lainnya.
Semoga saja pendapat pengamat politik tersebut juga menjadi pertimbangan presiden ke depannya. Apalagi ada isu lain kalau parta banteng dengan proxy Kejaksaan sengaja menarget Menkominfo untuk melemahkan posisi Nasdem. Tentunya ada harapan kalau Nasdem tak lagi bisa mencuri start dengan mendukung calon tertentu yang berpotensi melemahkan calon yang diusung partai banteng. Apapun motifnya, kita harap kasus korupsi BAKTI bisa segera diselesaikan secara jujur dan transparan juga tak dijadikan alat untuk membawa kepentingan tertentu.
